JAKARTA — Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) meluncurkan program “Jaksa Mandiri Pangan” di Desa Srimahi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (19/82025).
Program ini diresmikan langsung Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sebagai langkah strategis memanfaatkan aset sitaan negara. Lahan terbengkalai hasil tindak pidana akan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif.
“Melalui Jaksa Mandiri Pangan, lahan sitaan dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat stok pangan nasional. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan hukum terhadap rakyat,” ujar Jaksa Agung.
Inisiatif ini selaras dengan Asta Cita Kedua pemerintahan Prabowo-Gibran tentang swasembada pangan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp139,4 triliun tahun 2025 guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, pemerintah daerah, dan kelompok tani. Sinergi ini diharapkan menjadi role model pengelolaan aset negara produktif berbasis ketahanan pangan.
“Penegakan hukum bukan sekadar menghukum pelanggar, tetapi juga instrumen pembangunan. Melalui program ini, hukum dapat menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat secara langsung,” tegas Burhanuddin.
Selain mengelola lahan sitaan, Kejaksaan memperkuat pengawasan sektor pangan. Fokus pengawasan mencakup pencegahan penimbunan, mafia pangan, distribusi beras Bulog, hingga penindakan praktik ilegal di bidang pertanian nasional.
“Program Jaksa Mandiri Pangan adalah strategi memastikan aset negara memberi manfaat optimal. Mari bersama wujudkan kedaulatan pangan dari tanah yang kita rebut kembali untuk rakyat,” tutup Jaksa Agung.
Acara ini turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Dirut Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran pejabat Kejaksaan dan kelompok tani. (MK/SB)
