PALU – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Bank Tanah untuk mendorong pemanfaatan lahan rakyat sebagai basis pengembangan usaha UMKM nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi membangun holding UMKM berbasis klaster yang menghubungkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam satu ekosistem usaha yang utuh.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menyampaikan bahwa sinergi antara Kementerian UMKM dan Badan Bank Tanah sangat penting dalam konteks pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal, terutama di sektor pangan seperti kakao.
Hal itu disampaikan kepada wartawan usai kegiatan FGD Sinergi Pengembangan Kakao di Sulawesi Tengah bersama Bank Indonesia, Kementerian UMKM dan Badan Bank Tanah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/8/2025).
“Kami melihat bahwa lahan-lahan yang telah dikembalikan kepada masyarakat oleh Badan Bank Tanah memiliki potensi luar biasa. Sekarang tugas kita adalah membangun ekosistem agar tanah tersebut benar-benar produktif, dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM, dan terhubung dari hulu ke hilir,” terang Bagus.
Program holding UMKM berbasis klaster dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi pelaku usaha menengah dengan membangun rantai nilai mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Salah satu fokus utamanya adalah sektor kakao, terutama di daerah Sulawesi Tengah, yang disebut sebagai wilayah dengan kontribusi signifikan namun menghadapi tantangan seperti usia pohon yang tua dan kurangnya intensifikasi.
“Bersama Badan Bank Tanah, kami ingin memastikan lahan yang sudah kembali ke rakyat itu tidak mangkrak. Harus dimanfaatkan sesuai potensi unggulan daerah. Dalam hal ini, kami akan dukung dari sisi pembinaan kelembagaan, pendampingan usaha, dan pembiayaan,” jelasnya.
Bagus juga menegaskan kerja sama ini tidak berhenti di tahap perencanaan. Kementerian UMKM akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan lembaga pembiayaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
“Kami ingin bangun model bisnis lengkap dari hulu ke hilir yang bisa direplikasi ke daerah lain. Kalau ini berhasil, maka kita tidak hanya mengurangi impor kakao, tapi juga membangun industri lokal yang kuat dan berbasis rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Badan Bank Tanah menyambut baik langkah Kementerian UMKM yang memprioritaskan penggunaan lahan rakyat untuk kegiatan produktif berbasis klaster. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani, menghidupkan kembali komoditas unggulan nasional, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor. (MK/SB)
