JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merilis paket kebijakan ekonomi baru untuk mempercepat pertumbuhan nasional. Program ini menyasar kesejahteraan masyarakat sekaligus pemulihan berbagai sektor strategis.
Pengumuman dilakukan di Istana Negara melalui konferensi pers oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Tadi hadir bersama bapak presiden membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi 2025 ini yang terdiri delapan program akselerasi 2025 dan empat program dilanjutkan di 2026, dan lima program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Delapan Program Akselerasi 2025
Total anggaran yang dipersiapkan pemerintah untuk tahun 2025 mencapai Rp16,23 triliun. Berikut rincian program:
- Magang Lulusan Perguruan Tinggi
* Target 20 ribu peserta fresh graduate.
* Durasi magang 1 tahun dengan gaji setara UMP.
* Anggaran: Rp198 miliar (2025) + Rp198 miliar (2026).
- PPh 21 DTP untuk Pariwisata
* Insentif untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata.
* Berlaku 3 bulan pada 2025, dilanjutkan 12 bulan 2026.
* Anggaran: Rp120 miliar (2025), Rp480 miliar (2026).
- Bantuan Pangan
* Menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
* Bantuan 10 kg beras per keluarga, Oktober–November 2025.
* Estimasi anggaran Rp7 triliun.
- Subsidi Iuran JKK dan JKM BPU
* Ditujukan bagi 731 ribu mitra transportasi online.
* Diskon 50% iuran selama 6 bulan.
* Total anggaran Rp36 miliar ditanggung BPJS.
- Program MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
* Relaksasi bunga KPR/KPA dengan BI Rate +3%.
* Target 1.050 unit rumah.
* Anggaran Rp150 miliar selisih bunga ditanggung BPJS.
- Padat Karya Tunai
* Menyerap 609 ribu tenaga kerja.
* Dilaksanakan September–Desember 2025.
* Anggaran Rp1,8 triliun (Kemenhub) dan Rp3,5 triliun (KemenPU).
- Percepatan Deregulasi PP28
* Integrasi sistem OSS dan RDTR Digital.
* Target 50 daerah (2025) hingga 300 daerah (2026).
* Anggaran Rp175 miliar (2025), Rp1,05 triliun (2026).
- Program Perkotaan (Pilot Jakarta)
* Peningkatan kualitas permukiman dan ruang Gig Economy.
* Tahap awal di Jakarta, diperluas ke Jawa Barat, Bali, hingga Makassar.
* Dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan dukungan Kemenparekraf.
Program Lanjutan 2026
Pemerintah menegaskan ada empat insentif yang diperpanjang di tahun berikutnya, yakni:
- Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM.
- Insentif PPh 21 DTP bagi pekerja pariwisata.
- PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya.
- Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja sektor informal.
Fokus Penyerapan Tenaga Kerja
Selain itu, terdapat lima program utama yang diarahkan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja:
- Pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan.
- Pembangunan 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
- Revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Pantura.
- Modernisasi 1.000 kapal nelayan.
- Perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektare lahan.
Usulan Paket 2026
Pemerintah juga mengajukan program penyerapan likuiditas Rp200 triliun, dengan fokus perumahan serta sektor kelautan dan perikanan.
- Target pembangunan 320 ribu unit rumah tipe 36.
- Revitalisasi tambak seluas 20.413 hektare.
- Pembangunan 1.100 KNMP.
- Kawasan tambak udang modern 1.361 hektare.
- Modernisasi 1.000 kapal perikanan senilai Rp48 triliun. (MK/SB)
