BADUNG – Guna menjaga ketersediaan pangan salah satunya beras sebagai upaya menekan laju inflasi daerah dan mengangkat brand beras daerah setempat. Pemkab Badung melalui Perumda Pasar atau Perumda Pangan Badung berkeinginan untuk membeli gabah petani.
Setelah diambil Perumda Pangan, akan ada proses penyosohan gabah dan sasaran penyaluran beras untuk sementara bagi ASN dengan produk beras premium dibawah harga standar.
“Kami ingin melakukan sesuatu di badung dengan mempunyai brand beras badung. Dengan terobosan ini, dimata petani akan ada kepastian bahwa gabahnya dibeli pemerintah,” kata Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa menghadiri rapat Tim Perumus dan Evaluasi Kebijakan, Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemkab Badung di ruang pertemuan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Puspem Badung, Selasa (7/2/2023).
Dia mengatakan, hal ini juga akan berpengaruh semakin meningkatnya pendapatan petani. Dan juga sudah melakukan pertemuan dengan instansi terkait. “Pada Oktober nanti masuk pada anggaran perubahan sudah kami siapkan dana Rp31 miliar untuk kegiatan tersebut,” kata Adi didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Badung, Cok Raka Darmawan, Kepala Balitbang I Wayan Suambara, serta Tim BRIDA Badung.
Adi Arnawa juga akan mendorong desa di Badung membuat sebuah inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi maupun prestasi yang dimaksud mulai dari inovasi di bidang ketahanan pangan, pengelolaan sampah, pelayanan publik, tata ruang dan lainya, karena pemkab dapat memberikan dana insentif kepada desa berbasis prestasi.
Untuk itu, Tim Pengkaji Balitbang diharapkan dapat mengkaji program tersebut sehingga nantinya dapat dikemas dalam sebuah lomba yang belum pernah diimplementasikan lewat mangupura award. “Ternyata ada ruang dalam pemberian insentif dana desa melalui penyisihan hasil pajak dan retribusi, sekarang diberikan dari total secara akumulasi, 10 persen dapat diarahkan berbasis prestasi. Ini akan dapat memotivasi desa untuk membuat inovasi dan berprestasi di semua bidang,” tambahnya.
Sementara Kepala Balitbang Wayan Suambara menyampaikan, dalam rangka menjawab tantangan-tantangan tugas di bidang riset dan inovasi daerah, maka mulai tahun 2023 Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Kelitbangan Kabupaten Badung dinyatakan tidak dibentuk lagi.
Selanjutnya akan dibentuk Tim BRIDA, karena dari informasi yang didapat dari pemerintah pusat khususnya Kemendagri tahun 2024 direncanakan akan ada penilaian berkenaan dengan indeks kualitas kebijakan daerah dan indeks kepemimpinan kepala daerah.
“Secara filosofis pengukuran indeks tersebut berangkat dari dokumen perencanaan. Perencanaan lahir tentu latar belakangnya adalah satu kajian yang dilakukan. Oleh karena itu hemat kami diperlukan satu tim untuk kita ajak diskusi sebelum menetapkan suatu kebijakan,” jelasnya.
IA menambahkan, Tim BRIDA akan dibagi tiga pokja yaitu bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang riset dan inovasi. Ada 8 (delapan) isu strategis yang perlu dikaji tahun 2023. Di antaranya, insentif bagi petani, merger/akuisisi bagi, corporate farming, dan dampak pembangunan pasar induk terhadap pengendalian inflasi di badung.
Selain itu, kurangnya produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di badung, strategi membangun inovasi di kalangan masyarakat, pola produksi dan pemasaran patriot serta pentingnya literasi Bung Karno untuk menguatkan mental dan karakter generasi bangsa.
Ditambahkan Sekkab Adi Arnawa mengatakan, terbentuknya Tim perumus dan evaluasi kebijakan, riset dan inovasi daerah yang dilakukan oleh Balitbang, diharapkan tim perumus dapat memberi pemikiran serta membantu Pemkab Badung dalam membuat sebuah program yang benar-benar dapat mengatasi beberapa permasalahan di Kabupaten Badung.
“Terlebih sekarang ini sudah terjawab isu ancaman akan terjadinya krisis ekonomi global di 2023 salah satunya krisis pangan. Dibutuhkan sebuah terobosan untuk mengatasi dampak dari krisis ekonomi global ini,” katanya. (WIR)
