JAKARTA – Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Prof. Dr. Eduart Wolok, menegaskan bahwa perluasan pendidikan kedokteran di Indonesia harus dibarengi dengan strategi pemerataan distribusi dokter ke berbagai daerah. Hal ini ia sampaikan dalam peluncuran Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis untuk Percepatan Perwujudan Asta Cita, yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Eduart menyambut baik peluncuran program akselerasi ini sebagai langkah strategis untuk menambah jumlah dokter dan dokter spesialis. Namun menurutnya, peningkatan kuantitas harus diiringi dengan skema penempatan yang menjangkau wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, dan sulit akses layanan kesehatan.
“Pendidikan kedokteran akan terus kita perluas, tetapi yang terpenting adalah bagaimana lulusan ini bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini kekurangan dokter, terutama dokter spesialis,” ujar Eduart yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
Ia menekankan sistem kesehatan akademik yang dibangun melalui kemitraan antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah daerah, merupakan pendekatan efektif untuk menjawab tantangan distribusi tenaga medis. MRPTNI pun siap berperan aktif dalam mendukung strategi tersebut.
“Harapannya, melalui kemitraan ini, putra-putri daerah bisa menempuh pendidikan spesialis di dekat tempat tinggalnya dan kembali mengabdi di daerah masing-masing,” tambahnya.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 140 fakultas kedokteran, namun distribusi lulusannya masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa. Data Kemenkes menunjukkan bahwa 59 persen dokter spesialis masih berada di Jawa, sementara banyak daerah luar Jawa masih mengalami kekurangan tenaga medis.
Eduart meyakini bahwa melalui penguatan kolaborasi antarperguruan tinggi dan dukungan regulasi, sistem kemitraan ini akan mempercepat penguatan layanan kesehatan nasional.
Ia juga menyambut baik langkah pemerintah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program akselerasi pendidikan dokter, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“MRPTNI siap mendukung penuh agenda strategis Kemdiktisaintek dan Kemenkes, karena ini adalah kepentingan bersama untuk memastikan kesehatan sebagai hak dasar rakyat dapat terpenuhi secara adil dan merata,” pungkasnya.
Program ini merupakan bagian dari Diktisaintek Berdampak, agenda transformasi pendidikan tinggi kesehatan yang menjadi implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024. (MK/SB)
