Sabtu, Juni 15, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PPHKI Indonesia Justice Conference Hadirkan Pengamat Kemaritiman & Intelijen

DENPASAR – Indonesia Justice Conference (IJC) akan digelar kurang lebih dua minggu lagi oleh Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI). Kegiatan ini bertujuan memunculkan para pemimpin Kristiani di pemerintahan serta marketplace untuk para peserta umum. Mereka nantinya diharapkan mampu menyadari panggilan ilahi untuk melaksanakan pekerjaannya, mampu menjadi agen transformasi dan pembangunan hukum di Indonesia serta menjadi inspirasi.

“Kegiatan akan berlangsung selama dua hari, tempatnya di Menorah Hall Lembah Pujian,Denpasar-Bali, akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli 2023. Mari bersama-sama dengan PPHKI kita ciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita, generasi yang akan datang, dan berjuang untuk apa yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik ini,” ungkap Josiharu Edmund Franky.

Selanjutnya, misi dari PPHKI adalah untuk melengkapi dan memberdayakan para profesional serta calon profesional di bidang hukum untuk memulihkan serta menjaga profesionalisme, kebebasan serta integritas dari para profesional di bidang hukum, mempromosikan supremasinya sampai keadilan di teggakkan.

“Untuk mewujudkan kesadaran, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan. Saya berharap masyrakat memiliki pengetahuan hukum yang luas. Mungkin salah satunya dengan cara ambil bagian untuk ikut kegiatan seminar ini, karena para narasumber yang akan hadir sebagian besar merupakan orang-orang yang berpengalaman dibidang hukum,” kata salah satu panitia acara tersebut.

Profile singkat salah satu narasumber Laksamana Muda (LAKSDA) (Purn) Soleman B. Ponto ST MH adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang saat berdinas militer menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (KBAIS) pada periode 2011-2013. Beliau lahir pada tanggal 6 November 1955 di Sangir-Tahuna, Sulawesi Utara dan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1978 dari kecabangan Korps Pelaut.

Beliau banyak berinteraksi dengan tema, organisasi dan penggiat HAM ketika melaksanakan tugas sebagai KBAIS pada tahun 1996 dan pensiun pada tahun 2014. Hingga mulai muncul kesadaran bahwa Indonesia, termasuk TNI tidak bisa terlepas dari pengaruh dunia serta hukum Internasional.

Di mana hukum Humaniter dan hukum HAM termasuk didalamnya dan memutuskan untuk mengikuti pendidikan magister hukum dengan mengambil tesis tentang Operasi Militer TNI dan Gerakan Separatisme Bersenjata di Indonesia.

Menjadi penulis buku yang berjudul Jangan Lepas Papua juga TNI dan Perdamaian di Aceh. Di sepanjang karirnya beliau pernah menduduki berbagai posisi sebagai AAL-24 tahun 1978, Diklapa tahun 1990, Dik Sperspa tahun 1990, Seskoal Angkatan-31 tahun 1994, Lemhanas PPSA XVI RI tahun 2009, Sus NBCD tahun 1989, Sus Athan RI tahun 1994, Sus Bahasa Inggris tahun 1999, Militair Parachutist tahun 2002, Civil Military Response To Terorism tahun 2004.

DPB Denma Armada, Padiv Luar KRI TBO Armada, Padiv MPK KRI LAM Armada, Ps. Kadepsin KRI SGU Armada, Padiv KRI Yos Armada, Padiv Kawah ABK TCL Armada, Padiv Elektronika KRI MKT-331 Satkor Armatim, Kadepsin KRI TKL-813 Satrol Armatim, Diklapa-II Denmako Makoarma Armatim, Kadepsin KRI SNA (Singa) Satkat Armatim, Kadepsin KRI KRS (Keris-624) Armatim.

Dik Seskoal DPB Denmako Makoarma Armatim, Kadepsin KRI BDK (Badik-623) Satkat Armatim, Kadepsin KRI HSN (Hasanudin-333) Satkor Armatim, Sus Athan RI DPB Denmako Makoarma Armatim, As Athan RI Ur laut di New Delhi/India, Paban Utama B-2 Dit B BAIS TNI, Athan RI di Den Haag Belanda, Pamen Mabes TNI, Paban Utama B-6 Dit B BAIS TNI, Waaspam Kasal dan Aspam Kasal. (WAYAN ARTANA)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER