JAKARTA — Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi momentum penting gerakan tani Indonesia. Untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
Ribuan petani dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta untuk mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati. Mereka menuntut kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan bagi petani dan rakyat Indonesia secara menyeluruh.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan arti penting peringatan HTN 2025 yang berlangsung pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah harapan petani akan keberpihakan nyata.
“Reforma agraria sejati sesungguhnya telah tercantum sebagai salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya. Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya,” kata Henry.
Fakta ketimpangan agraria semakin memperkuat urgensi pelaksanaan reforma agraria. Data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan rasio gini penguasaan tanah mencapai 0,58, sementara jumlah petani gurem terus meningkat menandakan ketimpangan serius yang belum terselesaikan.
Anggota SPI juga masih menghadapi konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan total luas 537.062 hektare. Persoalan ini tersebar di berbagai daerah, melibatkan perusahaan, dinas kehutanan, hingga institusi militer.
Reforma agraria sejati, menurut SPI, adalah agenda keadilan sosial sekaligus strategi ekonomi makro. Distribusi tanah yang adil memperkuat basis produksi pangan, penerimaan negara, serta ketahanan fiskal dan moneter nasional jangka panjang.
Henry kembali menegaskan urgensi janji pemerintah dalam agenda reforma agraria, mengingat janji tersebut telah lama tertuang dalam program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan. Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menorehkan legacy kepemimpinan nasionalis yang berpihak pada petani dan rakyat,” kata Henry.
Lebih lanjut, ia mengatakan apabila agenda ini benar-benar dilaksanakan maka kedaulatan pangan nasional dan keadilan sosial akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat desa serta petani Indonesia.
“Jika reforma agraria dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kedaulatan pangan dan keadilan sosial akan menjadi nyata,” tutup Henry.
Aksi massa HTN 2025 di Jakarta diikuti petani SPI dari Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Purwakarta, hingga Indramayu. Mereka berbaur menyuarakan aspirasi petani di ibukota.
Di berbagai daerah lain, HTN juga diperingati dengan aksi massa, diskusi publik, serta pembagian hasil panen. Perjuangan reforma agraria terus bergema di pusat kekuasaan maupun akar rumput.
Berikut ini adalah enam tuntutan pokok SPI pada Hari Tani Nasional 2025:
- Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaiannya.
- Mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
- Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
- Merevisi UU Pangan untuk kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani; serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Mencabut UU Cipta Kerja yang dianggap memperburuk ketimpangan agraria, memperbesar ketergantungan impor, serta melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani guna memastikan keberlanjutan serta implementasi agenda reforma agraria sejati. (MK/SB)
—-
