JAKARTA – Pemerintah meningkatkan fokus pada perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengumumkan kenaikan anggaran kementeriannya hingga 100 persen untuk tahun depan, sekaligus lonjakan besar pada program bedah rumah dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.
“Tahun depan anggaran kami naik 100 persen. Untuk program bedah rumah meningkat sangat signifikan. Tahun ini 45 ribu rumah, tahun depan 400 ribu rumah yang dibedah di seluruh Indonesia dari tidak layak huni menjadi layak huni,” terang Maruarar dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Menteri Ara–sapaan akrabnya, menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan bukti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Selain bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan subsidi perumahan terbesar yang pernah diberikan. Tahun ini saja terdapat 350.000 unit rumah subsidi, dan beberapa biaya perizinan resmi digratiskan bagi MBR.
“Bertahun-tahun baru kali ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini kabar baik yang luar biasa,” tegasnya.
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah di bawah Rp2 miliar juga dipastikan berlanjut hingga tahun depan.
Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun (rusun) baru di kota-kota besar menggunakan aset negara. Skemanya dirancang agar bangunan tetap menjadi milik pemerintah tetapi dapat disewa masyarakat.
Ia mencontohkan lokasi di Denpasar, Bali, yang telah memiliki dua blok rusun bagi ASN Kementerian Keuangan dan masih memiliki lahan sisa untuk pembangunan berikutnya.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan agar alokasinya tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk rakyat, khususnya MBR di perkotaan,” jelasnya.
Menteri Ara menegaskan bahwa sektor perumahan mempunyai dampak besar terhadap perekonomian. Setiap pembangunan satu rumah subsidi disebut menyerap 4–5 pekerja langsung.
“Tahun ini saja ada 350.000 rumah subsidi. Jika satu rumah menyerap lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta pekerja yang bisa bekerja. Kalau empat pekerja, sekitar 1,3 juta orang,” paparnya.
Belum termasuk aktivitas ekonomi turunannya seperti warung makan bagi para pekerja, pemasok bahan bangunan, hingga pemasok bahan makanan dari petani, peternak, dan nelayan.
“Tidak ada proyek perumahan subsidi yang tidak menggerakkan ekonomi rakyat. Ada material yang diambil dari toko, ada truk yang mengangkut, ada warung yang hidup. Semua bergerak,” katanya.
Dengan lonjakan anggaran dan keberlanjutan berbagai insentif, pemerintah berharap program perumahan rakyat tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Semua langkah ini didasari oleh Presiden, Menko, dan Menteri Keuangan yang sadar bahwa sektor perumahan adalah penggerak ekonomi yang luar biasa,” tutupnya. (MK/SB)
