JAKARTA — Komitmen mempercepat layanan publik yang transparan, terintegrasi, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital mengantarkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan OPSI KIPP 2025.
Penghargaan tersebut diberikan atas peran aktif mendorong transformasi layanan publik digital, mencakup penguatan Mal Pelayanan Publik, pengembangan talenta digital, serta dukungan infrastruktur dan keamanan digital nasional.
“Penguatan Mal Pelayanan Publik terus menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang ringkas, transparan, dan terintegrasi, sejalan dengan arah GovTech nasional serta reformasi lintas instansi,” kata Meutya Hafid usai menerima penghargaan OPSI KIPP 2025 di Kantor Kemenpan RB, Senin (15/12/2025).
Menurut Meutya Hafid, MPP kini mengintegrasikan layanan strategis seperti kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan dalam satu ekosistem pelayanan modern yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kementerian Komdigi turut memperkuat transformasi dengan mengembangkan Digitalent Mobile, sebuah platform pembelajaran berbasis gawai yang ditujukan meningkatkan kapasitas dan keterampilan talenta digital nasional Indonesia.
“Inisiatif ini memperkuat kesiapan SDM digital aparatur dan masyarakat sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi layanan publik, termasuk penguatan Mal Pelayanan Publik,” katanya.
Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas penghargaan OPSI KIPP 2025 serta menilai capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi berkelanjutan berbagai pihak dalam pelayanan publik nasional Indonesia.
Menurutnya, para penerima penghargaan dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah telah menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat luas di berbagai wilayah Indonesia.
Inovasi tersebut dinilai menjadi praktik baik yang mendorong percepatan transformasi layanan publik digital sekaligus memperkuat kualitas birokrasi modern di berbagai daerah Indonesia saat ini.
“Penghargaan ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menyatukan layanan, memperkuat prinsip no wrong door policy, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi,” ungkapnya.
Sebagai komitmen berkelanjutan, Kementerian Komdigi terus mendukung pengembangan Mal Pelayanan Publik melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi SPBE, serta perlindungan data dan keamanan siber nasional. (MK/SB)
