JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking perdana Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) guna menangani hambatan investasi dan pembiayaan pelaku usaha nasional.
Dalam sidang tersebut, Satgas P2SP membahas dua aduan utama, yakni pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo Surabaya serta kendala pinjaman modal usaha yang dialami perusahaan tekstil.
Purbaya menjelaskan, hingga kini pihaknya telah menerima sekitar sepuluh aduan usaha yang mencakup sektor energi, ketenagalistrikan, perizinan, tata ruang, pendanaan, pembiayaan, hingga penegakan hukum.
“Siang ini Satgas P2SP telah menyelenggarakan rapat koordinasi atas dua aduan yaitu pembiayaan PLTSa di Benowo Surabaya dan pembiayaan usaha,” kata Purbaya di di Gedung Juanda 1 Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Aduan pertama disampaikan PT Sumber Organik terkait penghentian bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah dari APBN, yang berdampak pada operasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
PT Sumber Organik diketahui merupakan pengelola PLTSa Benowo Surabaya, sekaligus perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan energi terbarukan.
Purbaya menilai PLTSa Benowo sebagai proyek percontohan nasional yang penting, sehingga perlu ditangani dengan tepat agar dapat direplikasi di berbagai daerah lain.
“Kalau itu hidup dan di-treat dengan betul, itu merupakan satu contoh yang bagus sekali untuk diterapkan di daerah-daerah lain,” ujarnya.
Sementara aduan kedua berasal dari PT Mayer Indah Indonesia, perusahaan tekstil yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pinjaman modal dari perbankan akibat kebijakan internal industri.
“Dari Juni sampai September pengajuan kami akhirnya ditolak karena kebijakan bank tidak menerima industri tekstil,” kata GM PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria.
Purbaya menegaskan seluruh aduan akan ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi untuk memastikan kepastian dan keberlanjutan usaha.
“Kalau perlu adjustment di peraturan, kita akan atur dan monitor terus progresnya dari minggu ke minggu,” pungkasnya.
Purbaya menegaskan mekanisme debottlenecking akan menjadi forum berkelanjutan, dengan pemantauan rutin setiap pekan guna memastikan setiap aduan pengusaha ditindaklanjuti hingga tuntas dan memberikan kepastian berusaha. (MK/SB)
