JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebocoran penerimaan negara yang masih melibatkan aparat pajak dan bea cukai.
Teguran itu disampaikan dalam acara retret menteri di Hambalang. Meski tidak disebutkan secara langsung, Purbaya mengaku pesan Presiden sangat jelas tertuju kepadanya sebagai bendahara negara.
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, apakah kita akan mau dikibuli terus oleh orang pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari presiden. Walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi ‘deg’ ke sini,” ujar Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menilai pernyataan Presiden mencerminkan kegelisahan atas praktik lama yang terus berulang dan berpotensi menggerus penerimaan negara dalam jumlah besar. Salah satu yang disorot adalah praktik under invoicing yang masih lolos dari pengawasan fiskal.
Menurut Purbaya, manipulasi nilai transaksi khususnya pada aktivitas ekspor masih terjadi secara luas. Sejumlah perusahaan disebut memanfaatkan celah sistem dengan bekerja sama dengan oknum tertentu agar beban pajak menjadi jauh lebih kecil.
“Ada praktik under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai,” katanya.
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan telah mengerahkan Tim 10 Indonesia National Single Window (LNSW) untuk memperkuat pengawasan lintas data ekspor-impor. Langkah tersebut mulai mengungkap anomali transaksi yang selama ini tersembunyi.
Dari analisis mendalam terhadap sistem yang ada, meskipun masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya berbasis kecerdasan buatan, Kemenkeu menemukan indikasi kuat manipulasi nilai ekspor di sektor-sektor strategis.
“Saya bisa deteksi dari sistem mereka dengan analisis-analisis yang canggih. Memang masih belum AI karena manual betul, tapi dengan data yang lebih lengkap,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, sektor kelapa sawit menjadi salah satu temuan utama, di mana sejumlah perusahaan terindikasi melaporkan nilai ekspor hanya sekitar separuh dari nilai sebenarnya. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan negara mengingat sawit merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kebocoran tersebut terus berlangsung. Kementerian Keuangan, kata dia, akan mengejar seluruh potensi kehilangan penerimaan dan menutup celah lama dengan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, agar praktik manipulasi tidak lagi bisa dilakukan ke depan. (MK/SB)
