JAKARTA — Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh kesempatan untuk membeli properti di Kota Makkah dan Madinah.
Nasaruddin menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan penjelasan sekaligus informasi terkait rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia. Menurutnya, keakraban Presiden dengan pihak Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor utama dibukanya peluang strategis tersebut bagi Indonesia.
“Keakraban Presiden kita dengan pihak Kerajaan Saudi membuat Indonesia menjadi negara pertama yang diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan kesempatan seperti ini selain Indonesia,” ujar Nasaruddin Umar usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, pemerintah Arab Saudi pada pekan lalu telah mengeluarkan keputusan resmi yang memperbolehkan warga asing membeli properti berupa tanah, hotel, dan aset lainnya di Makkah dan Madinah. Kebijakan tersebut sebelumnya tidak berlaku, karena kepemilikan asing hanya diizinkan di kota-kota seperti Riyadh dan Jeddah.
“Selama ini Makkah dan Madinah tertutup untuk kepemilikan asing. Alhamdulillah, karena Presiden memiliki hubungan yang dekat dengan Raja, Indonesia diberikan kesempatan tersebut,” katanya.
Dalam rencana tersebut, Indonesia disebut telah mendapatkan lahan yang cukup luas, mencapai hampir 60 hektare. Berlokasi sekitar 1-3 kilometer dari Ka’bah. Nantinya, kawasan perkampungan haji Indonesia akan terhubung langsung dengan Masjidil Haram, melalui terowongan khusus.
Selain membahas perkampungan haji, Presiden Prabowo juga menyetujui penguatan komunikasi intensif dengan para tokoh agama. Nasaruddin menilai Presiden tampak sangat terbuka dan menikmati diskusi bersama para kiai, ulama, serta pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Presiden terlihat sangat menikmati diskusi dengan para pimpinan keagamaan, terutama para kiai, ulama, dan pimpinan pesantren,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas pula rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Nasaruddin menyebut, ke depan pengelolaan dana umat akan mendapatkan sentuhan manajemen profesional agar lebih efisien dan efektif.
“Dana-dana umat akan dihimpun dan dikelola secara lebih profesional, sehingga manfaatnya bisa kembali untuk umat itu sendiri,” pungkasnya. (MK/SB)
