JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan 16 organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, Presiden Prabowo telah menjelaskan secara komprehensif pertimbangan strategis pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Penjelasan itu diterima dengan baik oleh seluruh perwakilan ormas Islam yang hadir.
“Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini,” ujar Yahya Cholil Staquf.
Ia menegaskan, pada tataran prinsip, seluruh tokoh Islam sepakat menolak penjajahan dan berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat konstitusi Indonesia. Kesepahaman tersebut menjadi landasan bersama dalam menilai langkah diplomatik pemerintah.
“Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, dan memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” katanya.
Lebih lanjut, Yahya menjelaskan bahwa Presiden juga memaparkan pertimbangan realistis dalam konteks geopolitik global. Indonesia dinilai perlu memanfaatkan ruang diplomasi yang tersedia agar perjuangan kemanusiaan bagi Palestina dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak nyata.
“Termasuk dengan berpartisipasi dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu Board of Peace, dengan diiringi konsolidasi negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga terlibat di dalamnya,” ujarnya.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif diplomasi multilateral yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog politik dan kerja sama internasional, khususnya terkait krisis di Gaza dan Timur Tengah.
Forum ini melibatkan sejumlah negara dari kawasan Timur Tengah, dunia Islam, serta mitra global yang memiliki pengaruh diplomatik dalam isu Palestina. Keanggotaan dewan tersebut bersifat dinamis dan berkembang seiring proses diplomasi yang berjalan.
Indonesia bergabung dalam Board of Peace dengan posisi independen dan berprinsip, guna memastikan kepentingan kemanusiaan Palestina tetap diperjuangkan secara terkoordinasi di tingkat internasional, tanpa meninggalkan sikap tegas menolak segala bentuk penjajahan. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia untuk menghadirkan peran nyata dalam mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (MK/SB)
