JAKARTA — Adidaya Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan kebijakan berkerangka Big Bang dan Big Push, sebagai strategi utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pendekatan tersebut mencerminkan langkah cepat, terkoordinasi, dan berskala nasional untuk menjawab persoalan kemiskinan struktural. Dengan titik tekan pada pembangunan manusia serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menjelaskan bahwa meskipun konsep Big Bang dan Big Push pertama kali diperkenalkan oleh ekonom pembangunan Jeffrey Sachs, kebijakan pemerintahan Prabowo tetap berpijak pada mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ujar Bram dalam dialog media di kantor Adidaya Institute, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Menurut Bram, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo sejatinya dirancang untuk menanggulangi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Kampung Nelayan diposisikan sebagai satu paket kebijakan yang saling terhubung dalam menjawab akar persoalan kemiskinan.
“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukanlah ‘tumpukan program terpisah’. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, hingga produktivitas pesisir,” jelasnya.
Adidaya Institute memandang kerangka tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran Jeffrey Sachs, dari strategi reformasi cepat yang dikenal sebagai Big Bang menuju pendekatan Big Push dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Pendekatan ini menekankan lompatan investasi yang terkoordinasi pada layanan publik, pembangunan manusia, dan penguatan ekonomi lokal untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dalam konteks ini, negara tampil kuat sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor utama layanan dasar.
“Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif dalam skala nasional. Kedua, dilaksanakan dengan cepat. Dan ketiga, bersifat tidak dapat dihentikan atau irreversible,” sambung Bram.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan berskala besar selalu menuntut kesiapan dan kinerja optimal dari mesin birokrasi negara. Keberhasilan program, menurutnya, tidak ditentukan di ruang seremoni, melainkan di titik-titik pelaksanaan seperti sekolah, puskesmas, dapur layanan, sistem pengadaan, gudang dan cold storage, koperasi, hingga unit lapangan di wilayah pesisir.
“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—menteri dan birokrasi sekaligus,” tegasnya.
Karena itu, Adidaya Institute menilai evaluasi kebijakan tidak cukup hanya sebatas reshuffle kabinet, melainkan juga menyasar perbaikan eksekusi program melalui penguatan rantai komando, standar layanan minimum, dan transparansi biaya.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapangan serta mekanisme audit dan respons kebijakan yang cepat dinilai krusial agar program prioritas benar-benar berjalan efektif. (MK/SB)
