JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia merilis kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty, Senin (23/2/2026).
Kajian ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo pada pertengahan 2025 lalu terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW). Dokumen tersebut memuat analisis komprehensif implementasi PLTS 100 GW yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) beserta strategi pelaksanaannya.
Dalam kajian tersebut, terdapat dua strategi utama. Pertama, percepatan penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berbiaya dan beremisi tinggi, selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Kedua, pengembangan sistem energi surya skala desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, industri lokal, rantai penyimpanan berpendingin (cold storage), pelaku UMKM, serta aktivitas ekonomi produktif lainnya.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, mengatakan transisi energi harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, energi bersih dapat menjadi fondasi pertumbuhan baru yang lebih berkualitas.
“Inisiatif PLTS 100 GW membuka peluang besar bagi industri dalam negeri karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik. Ini dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi desa, sehingga produktivitas dan kesejahteraan meningkat.
Sementara itu, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menyebut Indonesia memiliki peluang besar bertransformasi dari negara yang bergantung pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di Asia Tenggara.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi teknis energi surya sekitar 7,7 terawatt (TW) yang mampu menyediakan listrik andal dan kompetitif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
“Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi USD 50-70 miliar, menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau, serta menurunkan emisi GRK hingga 24 juta tCO2eq,” jelas Fabby.
Kajian ini juga menyoroti kebutuhan pembiayaan sekitar USD 70 miliar dalam lima tahun ke depan. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan perbankan serta pembiayaan hijau, hingga partisipasi sektor swasta.
Penguatan kapasitas tenaga kerja turut menjadi perhatian, termasuk kebutuhan teknisi instalasi, operasi dan pemeliharaan (O&M), serta keterlibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, mengungkapkan pada tahap pertama teridentifikasi potensi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan BESS. Program ini berasal dari agenda pemerintah dan PLN, seperti penggantian pembangkit diesel di daerah 3T, elektrifikasi perdesaan yang masih minim akses listrik, serta penggunaan produktif energi untuk mendukung ekonomi masyarakat.
“Tahap awal ini menjadi pondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional. Sisa kapasitas menuju target perlu diintegrasikan dalam RUPTL PLN,” paparnya.
Alvin menegaskan, diperlukan trade off kebijakan berupa percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru. Tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis fosil.
Karena itu, inisiatif PLTS 100 GW dinilai mendorong revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah potensi aset terbengkalai (stranded assets) di masa depan.
Sebagai langkah konkret, kajian ini mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama. Di antaranya menerbitkan Perpres atau Inpres untuk membentuk tim tugas dan pelaksana, menerbitkan standar model mini-PPA, serta menyediakan pendanaan dari APBN dan pendanaan internasional.
Selain itu, mengkapitalisasi fasilitas energi desa di PT SMI, menandatangani perjanjian kerangka kerja nasional untuk mengunci harga retail dan rantai pasok modul PV dan BESS, serta mengumumkan bundling proyek tiga paket regional dengan total kapasitas 150 MW di NTT, Maluku, dan Papua.
Tak hanya itu, peluncuran Green Skills Compact untuk mensertifikasi minimal 5.000 teknisi melalui program pelatihan cepat dan magang juga diusulkan. Termasuk pembentukan Dana O&M dan dashboard nasional serta penerbitan buku pedoman indikator kinerja (KPI) untuk solar PV dan BESS.
Melalui inisiatif ini, pemerintah dan IESR berharap pembangunan PLTS 100 GW dapat menjadi tonggak mewujudkan ketahanan serta swasembada energi nasional, sekaligus menghadirkan akses listrik yang andal dan merata guna mendukung pembangunan berkelanjutan. (MK/SB)
