JAKARTA – Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama yang menyoroti kondisi ekonomi nasional, kualitas pejabat publik, hingga penguatan supremasi sipil.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menyebut kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini menjadi perhatian utama mahasiswa. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dinilai turut memengaruhi penurunan daya beli masyarakat.
“Kami gaungkan untuk memulihkan ekonomi dan politik nasional. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kami melihat kondisi ekonomi sekarang sangat jatuh, yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujar Putra.
Ia mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan warga serta pedagang, harga sejumlah komoditas disebut terus mengalami peningkatan.
“Kami melihat sekarang banyak bahan pokok yang naik, mulai dari beras dan kebutuhan lainnya. Kami juga melakukan survei kepada masyarakat dan para pedagang, mereka mengaku terpaksa menaikkan harga,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai belum berfokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. Kondisi itu, menurut mereka, turut berdampak pada kenaikan harga energi.
“Kami melihat bagaimana kebijakan pemerintah tidak memberikan APBN pada skala yang prioritas, yang kemudian berdampak, misalnya, pada kenaikan harga Pertamax,” ucap Putra.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi, lanjutnya, membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga memicu persoalan distribusi di lapangan.
“Yang dituntut masyarakat adalah ketika Pertamax non-subsidi naik, masyarakat beralih ke Pertalite. Terbukti di beberapa SPBU Pertalite sudah habis,” tuturnya.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap penempatan sejumlah pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki.
“Kami melihat, misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepala badan ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli serangga, tetapi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Putra.
Pada tuntutan ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan. Mereka menilai keterlibatan aparat dalam sejumlah posisi sipil semakin meningkat, sementara proses pembentukan kebijakan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik.
“Beberapa pejabat penting diisi oleh polisi dan tentara. Kemudian revisi undang-undang juga tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai semakin dirasakan masyarakat, mulai dari ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga kualitas demokrasi di Indonesia. (MK/SB)
