DENPASAR – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, membuat kebijakan pendidikan yang melindungi dan menyelamatkan keberadaan sekolah swasta yang kian memprihatinkan.
“Saya berharap pemerintah membuat kebijakan tentang pembatasan siswa disekolah-sekolah negeri, yang cenderung mencari siswa sebanyak-banyaknya. Bahkan, tak jarang membuka kelas baru atau jumlah siswa melebihi daya tampung atau rombongan belajar (rombel) sesuai kapasitas kelas maksimal 36 siswa,” kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra, Rabu (1/6).
Akibat tidak adanya kebijakan ini, lanjut dia, sudah puluhan sekolah swasta gulung tikar, akibat tak mendapatkan siswa. Pemerintah mencarikan solusi agar sekolah swasta bisa tumbuh seperti halnya sekolah negeri.
Dia menjelaskan, penyebab lain menurunnya minat siswa ke sekolah swasta, salah satunya dianggap biaya SPP sekolah swasta mahal. Padahal berbanding lulus dengan kualitas yang diberikan.
Meski demikian, masih ada beberapa sekolah swasta hingga kini eksis. Dan menjadi pilihan favorit calon peserta didik, karena kualitas dan fasilitas di lembaga pendidikan tersebut termasuk baik.
“Saya masih mengkaji, sekolah yang kesulitan mendapatkan siswa bisa dilakukan regrouping atau penggabungan untuk efisiensi,” ucap Ngurah.
Pihaknya berharap, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan swasta sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional.
Terkait berapa banyak sekolah yang gulung tikar, jelas Ngurah Ambara yang juga Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan 45 Denpasar, menjelaskan masih melakukan proses pendataan dan inventarisasi sekolah-sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar karena tidak mendapat siswa.
“Kami masih carikan solusi mau dikemanakan gedung dan fasilitas lainnya ini agar tidak terbengkalai,” pungkas Ngurah Ambara.(WIR)
