Sabtu, Juli 20, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Empat Ranperda dan Satu Ranperda Inisiatif DPRD Denpasar Ditetapkan Jadi Perda

DENPASAR – Sebanyak empat Ranperda dan satu Ranperda inisiatif DPRD Kota Denpasar, Bali, resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sidang paripurna ke-29 Masa Persidangan III, Jumat (17/11/2023).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara terungkap seluruh Fraksi DPRD menyetujui Perda itu.

Adapun yang ditetapkan yakni Ranperda Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Ranperda Kota Denpasar tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ranperda Kota Denpasar tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Ranperda Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Denpasar Tahun 2023-2043.

Selain itu turut ditetapkan pula Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi.

“Kami mengapresiasi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi,” kata Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Hal ini merupakan gayung bersambut dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi.

“Segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro,” ujarnya

Berkaitan dengan 4 Ranperda yang telah ditetapkan, Jaya Negara meyakini bahwa keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan terhadap keempat Rancangan Peraturan Daerah ini. Dimana, setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik.

Dikatakannya, keempat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, dari sisi urgenitas pembentukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini guna mengakomodir perkembangan hukum melegitimasi program Pemerintah di bidang tata ruang dan sebagai upaya pengelola dan pengendalian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar.

“Kerjasama dan koordinasi ini harus selalu kita bangun dan kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang akan semakin berat, tetapi untuk tetap dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berat tersebut, komitmen kita bersama untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi menjadi modal kita untuk dapat secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan,” ujarnya.

Sebelumnya penetapan Perda ada penyampaian pandangan umum Fraksi, dimana Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Kompyang Gede berharap dengan disahkannya Perda tentang Penyelenggaran Pengelolaan Sampah ini diharapkan sedikit tidaknya dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar, meski belum dapat menuntaskan secara penuh masalah sampah di Kota Denpasar.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ni Made Sri Sutraningsih menjelaskan bahwa secara umum Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat terkait proses pemecahan tanah dan peruntukan penggunaan tanah.

Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya menyepakati bahwa permasalahan sampah bersifat multi dimensi dan kompleks, serta menjadi tanggung jawab seluruh stake holder di Denpasar, bukan hanya pemerintah semata. Namun untuk penyelesaian masalah sampah wajib menjadi prioritas utama pemerintah kota dengan cetak biru penanganan dan pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir yang konkrit dan jelas.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Putu Metta Dewinta Wandi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar merancang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar 2023-2043 agar perencanaan Kota Denpasar 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat secara berkesinambungan berkembang berlandaskan prinsip Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan Spirit Vasudhaiva Kutumbakam.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Cinthia Febriani mengatakan bahwa salah satu Ranperda yang disahkan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan alih fungsi lahan melalui Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Mengingat Hak atas Tanah di Indonesia merupakan kewenangan Kementrian ATR/BPN maka Perda ini perlu penyelarasan sehingga dapat berjalan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.(WIR)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER