JAKARTA – Dugaan kerusakan terumbu karang di kawasan wisata bahari Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat perhatian serius dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah pusat saat ini masih melakukan investigasi lapangan, untuk memastikan penyebab dan tingkat kerusakan yang terjadi di sejumlah lokasi penyelaman.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Ekonomi Strategis Kepulauan Maratua dan Sekitarnya (TP3ESKMS) Kaltim, Michael Surya, dengan Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Sumono Darwinto, di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas laporan masyarakat terkait meningkatnya aktivitas kapal wisata jenis Live on Board (LOB) yang diduga berdampak terhadap ekosistem laut di kawasan Maratua.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Sumono Darwinto, mengatakan tim pengawasan telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan.
“Tim kami masih bekerja mengumpulkan fakta dan data di lapangan. Semua temuan akan dikaji secara objektif sebelum ditetapkan bentuk penanganannya,” ujarnya.
Menurut Sumono, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki sejumlah instrumen penanganan mulai dari sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, aspek pemulihan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Michael Surya menyampaikan bahwa masyarakat Maratua berharap pengembangan sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi daya tarik utama daerah tersebut.
Selain isu kerusakan terumbu karang, warga juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata yang dinilai masih perlu diperkuat, baik sebagai pemandu wisata, operator kapal, maupun pelaku usaha pendukung lainnya.
“Kami mendukung pengembangan pariwisata dan investasi di Maratua. Namun yang diharapkan masyarakat adalah tata kelola yang lebih baik, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata tanpa mengancam kelestarian lingkungan,” kata Michael.
Menanggapi hal itu, KKP menilai pengembangan wisata bahari harus mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sebagai langkah lanjutan, KKP mendorong dilaksanakannya forum diskusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha wisata, asosiasi kapal wisata, pengelola resort, serta masyarakat lokal untuk merumuskan solusi bersama terkait pengelolaan kawasan wisata bahari Maratua.
KKP juga menyatakan kesiapan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila diperlukan penyusunan regulasi daerah yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan tata kelola wisata bahari secara berkelanjutan.
Michael mengatakan hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Menurutnya, Maratua memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Namun pengembangan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami ingin Maratua tumbuh sebagai destinasi unggulan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga kini proses pemeriksaan terhadap dugaan kerusakan terumbu karang masih berlangsung. KKP memastikan hasil investigasi akan disampaikan kepada publik setelah seluruh tahapan kajian dan verifikasi lapangan selesai dilakukan. (Rls)
