JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai memasok kebutuhan pangan jemaah haji di Arab Saudi, menggunakan komoditas dari dalam negeri. Pada musim haji tahun ini, sebanyak 2.280 ton beras dikirim untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah asal Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran produk nasional dalam ekosistem layanan haji.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah merampungkan kontrak kerja sama dengan berbagai penyedia layanan di Arab Saudi, untuk mendukung penyelenggaraan haji tahun ini.
“Ketika ini kami barusan menyelesaikan kontrak dengan seluruh dapur di Arab Saudi Ini untuk layanan Haji. 52 di Makkah, 23 di Madinah. Hotel 178 hotel Dd Makkah dan di Madinah. Bus Ini juga banyak sekali yang kita sewa. Ini kebutuhan di Saudi untuk jamaah kita yang jumlahnya 221.000,” ujarnya dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2026 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan, dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat ketentuan yang mengharuskan bahan makanan bagi jemaah haji Indonesia dipasok dari Tanah Air.
“Kebutuhan di Saudi untuk kebutuhan jamaah haji kita ini bahan-bahannya komoditasnya ini harus dari Indonesia. Ini bunyi Klausul MoU antara Kemenhaj dengan penyedia dapur, penyedia hotel. ini item-item-nya harus datang dari indonesia. Makanannya harus ready to eat,” katanya.
Pengiriman beras tersebut dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan. Beras yang dikirim telah diberangkatkan melalui pelabuhan menuju Arab Saudi.
“Dan siang tadi kami bersama Menteri Pertanian, Dirut Bulog, Wamen Perdagangan dan K/L lainnya ini membersamai untuk ekspor berjalan. Jadi kita akan ekspor tahun ini 2.280 ton dan tadi kami mengirim bersama-sama untuk dikirim ke pelabuhan dan memulai menuju ke Saudi Arabia. Dan alhamdulillah ini kita pecah telor. Beberapa tahun sebelum-sebelumnya kita hanya bisa kirim buku,” ucapnya.
Menurut Jaenal, selama ini sebagian besar kebutuhan pangan untuk jemaah haji Indonesia justru berasal dari negara lain, meskipun Indonesia memiliki jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
“Sangat mengkhawatirkan. Jadi bagian dari analisa kami, Kementerian haji itu ada dua. Satu Kementerian Haji Arab Saudi, yang kedua adalah Kementerian Haji Republik Indonesia. Jadi di dunia ini hanya ada dua Kementerian Haji dan jumlah jemaah haji paling banyak adalah dari Indonesia, 221 ribu. Paling banyak. Tapi dari sisi bergaining position terkait dengan komoditas yang mestinya datang dari Indonesia selama ini tidak dinikmati,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar belanja operasional penyelenggaraan haji yang nilainya mencapai sekitar Rp18 triliun dapat memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.
“Pesan pak presiden harapannya Rp18 triliun sekian untuk operasional haji ini ada yang bisa balik lagi ke Tanah Air. Tidak kemudian baliknya, tahun-tahun sebelumnya itu adalah sebagian dari keuntungan yang ada itu masuk ke Vietnam, Filipina, Thailand, Australia, Brasil dan yang lain,” katanya.
Menurutnya, pengiriman beras ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok layanan haji sekaligus membuka peluang bagi komoditas nasional lainnya menembus pasar Arab Saudi. (MK/SB)
