JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil kajian terkait pembenahan tata kelola partai politik kepada Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi sistem politik agar lebih transparan dan berintegritas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa laporan tersebut berisi analisis serta rekomendasi strategis untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
“KPK telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2026).
Dalam kajian tersebut, KPK menekankan tiga langkah utama yang dinilai mendesak untuk dilakukan. Pertama, revisi regulasi terkait Pemilu dan Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara, metode kampanye, hingga sistem penghitungan suara serta penguatan sanksi.
Kedua, perubahan aturan mengenai partai politik, terutama dalam hal standardisasi pendidikan politik, sistem kaderisasi, serta transparansi pelaporan keuangan.
Ketiga, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal yang dinilai penting untuk menekan praktik politik uang.
Menurut KPK, dominasi penggunaan uang tunai dalam kontestasi politik menjadi salah satu celah utama terjadinya korupsi elektoral. “Harapannya, perbaikan sistem tata kelola partai politik, terlebih pada sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik, tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel,” kata Budi.
Kajian tersebut juga memetakan sejumlah persoalan mendasar dalam sistem politik, mulai dari lemahnya tata kelola internal partai hingga tingginya biaya politik yang mendorong praktik transaksional seperti mahar politik.
KPK menilai belum adanya integrasi antara sistem kaderisasi partai dan kebijakan pemerintah turut memperbesar risiko penyimpangan. Selain itu, ketiadaan standar pelaporan keuangan serta minimnya pengawasan terhadap proses kaderisasi menjadi faktor yang memperlemah akuntabilitas. “Belum lagi, temuan terhadap besarnya biaya pemenangan yang harus dikeluarkan peserta Pemilu maupun Pilkada,” ungkap Budi.
Tingginya biaya tersebut dinilai menjadi pendorong munculnya praktik politik uang dan potensi penyalahgunaan kekuasaan setelah kandidat terpilih.
Lebih jauh, KPK juga menemukan indikasi adanya upaya penyuapan terhadap penyelenggara pemilu untuk memengaruhi hasil pemilihan. Di sisi lain, proses seleksi penyelenggara yang belum optimal dinilai berpotensi melahirkan aktor yang tidak berintegritas.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga dinilai belum berjalan efektif, sehingga membuka ruang bagi praktik curang untuk terus berulang. KPK menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus menutup celah korupsi di sektor elektoral.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R
