JAKARTA — Pemerintah menilai koperasi yang berkembang di lingkungan pondok pesantren, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak sektor riil dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Menurut Ferry, perkembangan ekonomi syariah selama dua dekade terakhir lebih banyak ditopang sektor industri halal dan jasa keuangan. Ke depan, pemerintah ingin memperkuat sektor riil yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi barang.
“Perkembangan koperasi pondok pesantren sangat besar dan bisa menjadi prototipe pengembangan sektor riil ekonomi syariah,” ujar Ferry.
Ia menilai sejumlah koperasi pesantren telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa di antaranya bahkan telah mengelola unit usaha berskala industri, jaringan ritel, hingga pusat distribusi yang melayani kebutuhan masyarakat luas.
Ferry mencontohkan koperasi pesantren di Lamongan yang telah memiliki fasilitas produksi dan kawasan industri. Di Jawa Timur, jaringan ritel Basmala yang dikelola pesantren juga terus berkembang. Sementara itu di Probolinggo, koperasi pesantren Nurul Jadid mengoperasikan pusat distribusi besar untuk memasok kebutuhan berbagai jaringan usaha.
Di Jawa Barat, koperasi pesantren Al-Ittifaq bahkan berhasil menembus pasar modern, melalui produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.
Pemerintah, lanjut Ferry, akan mengintegrasikan pengembangan koperasi pesantren dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam skema tersebut, koperasi desa berfungsi sebagai jaringan ritel di tingkat lokal. Sementara koperasi pesantren dapat menjadi pusat produksi maupun distribusi barang.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan sektor ritel, agar tidak didominasi oleh jaringan modern di wilayah pedesaan. Dengan memperkuat koperasi desa, keuntungan usaha diharapkan dapat kembali kepada masyarakat setempat.
Selain memperluas distribusi, Kementerian Koperasi juga mendorong lahirnya lebih banyak produk UMKM halal, mulai dari makanan hingga kebutuhan rumah tangga. Dukungan pembiayaan akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir serta lembaga keuangan berbasis syariah.
“Yang kurang sekarang bukan nasabah bank syariah, tetapi debiturnya. Kita perlu lebih banyak pelaku usaha yang memproduksi barang,” katanya.
Ferry menilai peningkatan kapasitas produksi dari koperasi pesantren berpotensi membuka peluang pasar yang lebih luas. Tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, produk-produk tersebut juga berpeluang menembus pasar internasional, termasuk kawasan Timur Tengah.
Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Menurut Ferry, koperasi pesantren dapat menjadi fondasi pengembangan sektor riil ekonomi syariah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. (MK/SB)
