NUSANTARA – Masalah keterlibatan dan upah masyarakat lokal di pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan anggota DPR RI, Adian Napitupulu. Ia meminta Otorita IKN transparan terkait besaran keterlibatan masyarakat lokal dan tidak menutupi persoalan upah.
Menurut Adian, membangun IKN tentu menimbulkan tantangan, tetapi yang terpenting adalah upaya penyelesaian masalah. Kehadiran BMH DPR RI ini, kata Adian bertujuan untuk mencari titik temu masalah rakyat dengan negara, maupun rakyat dengan perusahaan.
“Kalau data, pasti ada. Tapi tadi belum ada, tapi tak masalah. Nanti data-data itu pasti akan kita dapatkan. Kita verifikasi, kita kumpulkan,” ujar Adian kepada awak media yang bertanya, Rabu (30/9/2025).
Sementara itu, dalam forum rapat, plt Deputi Sarana Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, awal-awal IKN akan dibangun, Otorita telah memprogram pelatihan lebih 2.000 orang masyarakat lokal sekitar dan bersertifikat. “Walaupun pada saat pelaksanaan proyek, tidak semuanya mau bekerja di proyek IKN,” ungkap Danis.
Persoalan yang dihadapi adalah mereka lebih berhitung upah harian kerja proyek di IKN, dengan upah kerja harian di luar proyek IKN.
Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin membenarkan hal itu. Masyarakat lokal bukan hanya Sepaku, melainkan Kalimantan Timur, sudah coba dilibatkan dan dilatih keterampilan.
“Ada 7.000 lebih pekerja di IKN, di atas 60 persen warga lokal. Seperti kami merekrut 160 orang sekuriti, sebagian besar warga lokal,” tutur Alimuddin.
Terkait besaran upah, Mantan Kadispora PPU itu menjelaskan Otorita IKN sudah menyelaraskan besaran di IKN dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU yang besarnya Rp3.957.345 di bawah setahun kerja.
“Kami contohkan, bagian cleaning servis di kantor kami (Otorita) Rp4,2 juta. Take home pay. Sudah di atas standar upah yang ada di PPU Rp3,9 juta,” terangnya.
Lanjut dia, khusus IKN Otorita betul-betul menjaga keselarasan pembangunan baik fisik maupun sosial budaya serta pemberdayaan masyarakat.
Meski begitu, pola pikir masyarakat lokal masih menjadi tantangan. Beberapa pekerja berhenti setelah tiga hari bekerja karena lebih memilih bekerja di sektor sawit dengan penghasilan harian lebih tingg, misalnya tukang sawit bisa mendapat Rp300 ribu per hari.
Sedangkan upah harian kerja bidang kontruksi, lokal Sepaku saat ini untuk tukang sudah diangka Rp250 ribu per hari, dan kenek (pembantu tukang) Rp170-180 ribu sehari. Sementara upah kerja konstruksi proyek di IKN ada yang terima Rp135 ribu sehari.
“Mereka kerja 3 hari berhenti. Alasannya lebih baik dodos sawit. Bisa dapat Rp300 ribu sehari. Tapi intinya tugas kami adalah kita siapkan masyarakat kita terhadap perkembangan kemajuan IKN,” jelasnya.
Tempat tinggal disiapkan di mess oleh kontraktor, atau tinggal di Hunian Pekerja Kontruksi (HPK). (MK/SB)
