SANUR – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrisk) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan mengeluarkan aturan mengenai insentif bagi para guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan dua kementerian belum lama ini yang juga turut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.
“Jadi (pertemuan) itu untuk membahas rencana seleksi ASN PPPK guru tahun depan termasuk di dalamnya untuk mengatur penempatan guru di daerah 3T,” kata Nunuk saat ditemui Media Kaltim di Hotel Prime Plaza, Sanur, Bali, Selasa (5/12/2023).
Nunuk mengatakan bahwa daerah 3T merupakan daerah khusus yang kondisinya memang jumlah guru atau tenaga pengajarnya sangat minim.
“Oleh sebab itu, kita akan mengisi daerah 3T itu melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terintegrasi dengan PPPK. Jadi ke depannya guru PPPK bisa masuk ke wilayah yang kosong itu tadi,” jelas Ninuk.
Nantinya, para guru yang telah mengikuti PPG dengan beasiswa, akan diminta untuk menandatangani pakta integritas dan bersedia ditempatkan di mana saja. “Mereka yang akan mengisi formasi-formasi yang tidak ada peminatnya,” lanjut Nunuk.
Berdasarkan data yang Direktorat GTK, Nunuk menyebutkan jumlah guru PPG Dalam Jabatan Non Sertifikasi sebanyak 1,6 juta orang. Rinciannya, 900 ribu guru dari sekolah swasta, PNS 200 ribu dari sekolah negeri.
“Sebenarnya kita mau mengganti guru pensiun yang mana setahun itu ada 60 ribu pensiun. Tapi kan saat ini dalam satu batch itu hanya 16 ribu. Bukan kita nggak dapat peserta tapi kita sengaja mencari m orang-orang hebat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Kantor Kementerian PANRB baru-baru ini.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk insentif bagi guru di daerah 3T.
“Soal penataan SDM sangat penting, karena pemerintah ingin Indonesia-Sentris ini bukan hanya pembangunan infrastrukturnya yang merata, tetapi juga pembangunan SDM-nya. Dan guru menjadi bagian penting pembangunan SDM agar merata di seluruh Indonesia. Maka pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi menyiapkan pengembangan insentif bagi guru di 3T,” ujar Anas.
Anas mengatakan, pemerintah telah membuka dan menyediakan formasi guru di daerah-daerah 3T. Tetapi banyak yang tidak terisi. “Termasuk untuk seleksi 2023, saya cek di BKN, formasi guru di beberapa daerah seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, Kalimantan Utara, Papua, Aceh, sangat minim pelamar dan bahkan sebagian tidak ada sama sekali,” ujar Anas.
Anas menjelaskan, Mendikbudristek Nadiem Makarim juga telah menyiapkan sejumlah solusi untuk memudahkan pengisian talenta guru di daerah 3T. Salah satunya dengan talenta yang telah mendapat beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan ditempatkan di daerah 3T untuk jangka waktu tertentu. “Ini tentu juga menjadi solusi, di samping tetap harus ada skema insentif yang adil, layak, dan kompetitif,” papar
Pewarta : Nicha Ratnasari
