BEKASI — Pemerintah bergerak cepat menangani insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/4/2026) malam.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Selasa (28/4/2026) pagi meninjau langsung korban di RSUD Kota Bekasi sekaligus memastikan penanganan berjalan optimal.
Dalam kunjungannya, Presiden menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh.
“Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan Pemerintah. Kami segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian ini,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan transportasi, khususnya di perlintasan sebidang yang dinilai masih memiliki risiko tinggi.
Sementara itu, Menhub Dudy memastikan proses evakuasi dan penanganan korban dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan keselamatan.
Ia bersama tim teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia telah berada di lokasi sejak Senin malam hingga Selasa pagi untuk memimpin langsung penanganan.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Kronologi Awal Insiden
Berdasarkan informasi awal, kecelakaan bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Rangkaian tersebut kemudian ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) 5181.
Dampaknya, satu rangkaian KRL lain dengan kode PLB 5568 dihentikan di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KRL yang sedang berhenti.
Kementerian Perhubungan memastikan proses evakuasi dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan petugas. Posko tanggap darurat telah didirikan di lokasi, sementara korban dirujuk ke berbagai fasilitas kesehatan.
Pemerintah juga mendukung penuh investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengungkap penyebab pasti kejadian secara objektif.
“Kami memberikan ruang kepada KNKT untuk melakukan investigasi independen sebagai dasar evaluasi ke depan,” kata Dudy.
Saat ini, operasional KRL masih mengalami penyesuaian dan sementara hanya dilayani hingga Stasiun Bekasi. Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku, sembari terus memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional. (MK/SB)
