JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Presiden RI membentuk tim investigasi independen untuk mengusut serangan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus.
Permintaan tersebut disampaikan perwakilan YLBHI, Aff Abdul Qoyim, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/3/2026). Menurutnya, pembentukan tim independen diperlukan untuk memastikan proses pengungkapan kasus berjalan objektif dan menyeluruh.
“Desakan kami kepada Presiden Republik Indonesia adalah membentuk tim investigasi independen dengan berkonsultasi kepada pendamping dan keluarga korban,” ujar Aff.
Ia menilai tim tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam serangan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Serta memastikan keseluruhan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain meminta langkah dari Presiden, tim advokasi juga mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mengusut kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.
Mereka meminta Kapolri menginstruksikan penyidik di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat untuk mempercepat penyelidikan terhadap pelaku penyerangan.
Tim advokasi juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana untuk menjerat pihak yang diduga sebagai dalang utama.
Selain itu, mereka mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar aktif memantau penanganan kasus serta menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM.
Perlindungan bagi korban, keluarga, saksi, serta tim pendamping hukum juga diminta diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hingga proses hukum benar-benar tuntas. (MK/SB)
