DENPASAR – Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dikebut Pemerintah Provinsi Bali. Karena, menjadi solusi strategis penanganan sampah jangka panjang di Bali, khususnya kawasan Denpasar dan Badung.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, usai Rapat Paripurna DPRD Bali, Denpasar, Senin (18/5/2026) berharap, semua pihak mendukung pembangunan PSEL di kawasan Pelindo, karena menjadi keputusan final dalam proses kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
“Kami pikir ini sudah selesai untuk urusan kerja samanya dan itu sudah diputuskan di situ. Semoga nanti semua pihak harus mendukung,” tegas Giri Prasta.
Lebih lanjut dikatakan Giri Prasta, PSEL berbeda dengan tempat pembuangan sampah biasa karena menggunakan sistem pengolahan modern yang langsung mengubah sampah menjadi energi listrik. Menurutnya, sampah yang masuk ke fasilitas tersebut tidak akan menumpuk seperti di TPA konvensional.
“PSEL ini sekali lagi sama sekali tidak menimbun sampah. Pengolahan sampah menjadi listrik ini merupakan pabrik. Sampah yang masuk pagi itu sebenarnya langsung selesai,” tegasnya.
Giri Prasta juga memastikan aktivitas pengangkutan sampah menuju lokasi PSEL tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan maupun sampah tercecer di jalan seperti yang dikhawatirkan masyarakat sekitar.
“Amat sangat tidak ada. Nanti juga truk-truk itu yang membawa sampah itu kita pakai yang betul-betul safety. Bisa sampah itu yang tiga truk bisa jadi satu mobil. Dia akan diperas di dalamnya. Ini tertutup sekali dan nanti tidak akan tercecer lagi ada di jalan,” jelasnya.
Pihaknya memproyeksi apabila PSEL berhasil direalisasikan, Bali berpeluang menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah modern berbasis energi listrik. “Semoga nanti ke depan dengan PSEL ini selesai, Bali bisa menjadi salah satu role model di tingkat nasional,” harapnya.
Apalagi PSEL kali ini, kata Giri Prasta, berbeda karena ditangani langsung dalam program pemerintah pusat bersama Danantara. Dan, Pemprov juga siap melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penyelesaian persoalan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan sistem pengelolaan di tingkat kabupaten/kota.
“Ini merupakan prioritas dan urgency, harus diselesaikan. Dan bisa nanti akan ada pergeseran anggaran dan ini akan diutamakan,” ucapnya.
Selain itu, edukasi pemilahan sampah perlu terus dilakukan agar masyarakat terbiasa melihat sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. “Kita juga diberikan sebuah pendidikan tentang pengolahan dan pemilahan sehingga menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan ini, kita akan mampu melihat sampah itu adalah berkah, melihat sampah itu adalah rupiah,” ungkapnya.
Terkait persoalan sampah di Bali saat ini masuk kategori prioritas dan mendesak sehingga membutuhkan langkah cepat dan terintegrasi dari seluruh pemerintah daerah di Bali. “Maka yang paling urgensi sekarang itu Denpasar Raya, yaitu Denpasar dan Badung. Kami sudah pernah ikut rapat dengan Kemenko, Danantara, KSP sampai PLN. Bahkan di antara pulau yang paling siap yang pertama itu Bali,” katanya. (WIR)
