JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia mengatakan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.
Menurutnya, target tersebut harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta lahirnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menempatkan pengembangan talenta sebagai fondasi pembangunan industri nasional. Karena itu, Kementerian Keuangan terus mendorong penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Purbaya mengungkapkan salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penajaman kebijakan beasiswa LPDP. Mulai 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa LPDP akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.
“Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi nasional,” katanya.
Selain pengembangan SDM, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset bersama berbagai perguruan tinggi. Melalui Center for Public Finance Research, para peneliti bekerja bersama unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih akurat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen dengan inflasi sebesar 3,08 persen. Stabilitas tersebut didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.
“Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, APBN 2026 juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, hingga percepatan investasi dan perdagangan.
Menutup paparannya, Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar APBN benar-benar mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. (MK/SB)
