JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan publik di sektor kebandarudaraan melalui sistem layanan terpadu All Indonesia, yang kini menjadi salah satu fokus evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat koordinasi bersama Menko Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (Infrawil), Agus Harimurti Yudhoyono, di Kantor Kemenko Infrawil, Rabu (26/11/2025).
Rini menegaskan bahwa pelayanan publik bandara memegang peran strategis sebagai wajah birokrasi Indonesia di mata dunia. Karena itu, kehadiran All Indonesia menjadi langkah penting dalam memastikan layanan kedatangan internasional lebih cepat, efisien, dan ramah pengguna.
“Bandara bukan sekadar tempat transit, tetapi pintu gerbang negara dan etalase wajah birokrasi di mata dunia. Diperlukan penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan kebandarudaraan yang berkualitas,” ujar Rini dalam rapat koordinasi bersama Menko Infrawil Agus Harimurti Yudhoyono, di Kantor Kemenko Infrawil, Rabu (26/11/2025).
Rini menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan bandara memerlukan keselarasan tata kelola, mulai dari standar layanan, SOP, kompetensi sumber daya manusia, hingga kebijakan teknis di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi karena setiap lembaga memiliki peran yang saling terkait.
Di samping itu, pemanfaatan teknologi menjadi komponen kunci. Pemerintah saat ini mendorong inovasi terpadu, penyederhanaan pengaduan, dan integrasi data dalam layanan publik.
Sistem ini dapat diakses melalui laman allindonesia.imigrasi.go.id serta aplikasi mobile di Play Store dan App Store.
Aplikasi tersebut dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan penumpang internasional dan dirancang untuk mempercepat prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan aman.
Selain layanan kebandarudaraan, Menteri PANRB juga menyoroti peran Kemenko Infrawil dalam mendukung program tematik prioritas Presiden, termasuk swasembada pangan. Kemenko Infrawil bertugas menyelaraskan dan mengendalikan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi, serta pemeliharaan infrastruktur pengairan.
Sementara itu, Menko Infrawil Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal peningkatan pelayanan publik oleh kementerian teknis di bawah koordinasinya. Ia menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur dasar yang masih menjadi kebutuhan mendesak di banyak daerah.
“Setiap daerah yang kami kunjungi berharap jalanannya bagus, jembatan tidak rusak. Banyak anak-anak menempuh jarak jauh setiap hari karena tidak ada akses jalan yang aman,” ujarnya.
Agus menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan infrastruktur pengairan untuk mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Langkah ini diharapkan berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. (MK/SB)
