NUSANTARA – Pembangunan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), masih menunggu rekomendasi teknis (rektek) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk dapat ditenderkan.
Penyediaan hunian ini juga jadi perhatian utama Otorita, selain pengerjaan legislatif-yudikatif yang mulai jalan di IKN. Hunian menjadi penting mengingat target pemindahan ASN mencapai 4.100 orang pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Senin (6/4/2026).
Basuki menyebut, pembangunan hunian kini menjadi fokus utama pemerintah, karena sangat penting dalam menunjang sarana prasarana di calon ibu kota baru. “Pembangunan lembaga yudikatif dan legislatif sudah kita mulai sejak tahun lalu. Ini sudah berjalan. Yang baru sekarang kita mau kerjakan ini yang huniannya,” ujar Basuki.
Namun, dalam prosesnya rencana pembangunan hunian itu masih terganjal kendala rekomendasi teknis (rekomtek) Kementerian PU.
“Kita masih nunggu rekomteknya dari Kementerian PU untuk bisa ditenderkan,” terangnya.
Hunian di IKN rencananya juga akan dibangun bagi ASN yang berkeluarga, demi menyiapkan pegawai pusat yang pindah ke IKN dengan membawa serta keluarga.
Dalam keterangannya, Basuki juga menyatakan terkait isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang bakal berkantor di IKN.
Ia mengatakan jika setiap saat Wapres ingin berkantor di IKN, sarana prasarananya sudah siap. Istana Wapres maupun kediaman Wapres serta fasilitas pendukungnya, semua sudah siap. Bahkan sudah ada 50 pegawai kepresidenan ditempatkan di IKN sebagai persiapan. (MK/SB)
