NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengungkap adanya empat kali revisi desain kawasan legislatif dan yudikatif sebelum akhirnya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Basuki saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR di Kantor Otorita IKN, Senin (20/4/2026).
Basuki menjelaskan, sejumlah perubahan signifikan dilakukan pada desain, mulai dari elemen arsitektur hingga konsep estetika ruang. Pada kompleks yudikatif, jumlah pilar Gedung Mahkamah Agung direvisi menjadi lima tiang sebagai simbol Pancasila.
“Jumlah pilar gedung Mahkamah Agung direvisi menjadi lima sebagai simbol Pancasila. Sementara desain gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tetap dipertahankan,” sebut Basuki.
Perubahan juga terjadi pada interior ruang sidang paripurna yang kini menggunakan gradasi warna hijau. Inspirasi desain tersebut, menurut Basuki, berasal dari Les Ombres di Paris yang merupakan restoran dan bar atap (rooftop) mewah yang terletak di puncak Musée du Quai Branly – Jacques Chirac di Paris, Prancis.
“Beliau menyampaikan warnanya seperti hijau l’ombre. Kita cari l’ombre itu apa gitu kan? Ternyata restoran di Paris (Les Ombres). Hijaunya seperti itu (Les Ombres),”terang Basuki.
Selain itu, aspek pencahayaan kawasan turut mengalami penyederhanaan. Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menyebut desain awal lampu jalan yang memiliki ornamen diubah menjadi lebih sederhana dan fungsional sesuai arahan Presiden.
“Namun Presiden menyarankan ornamen hiasan pada tiang lampu dihilangkan. Kesannya sederhana namun fungsional,” ucapnya.
Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN memang memasuki tahapan penting setelah desainnya dikoreksi dan disetujui Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan itu sekaligus gong dimulainya konstruksi dengan target rampung paling lambat semester 1 tahun 2028.
Keempat desain disusun setelah studi banding ke gedung parlemen di Mesir, Turki, dan India. Empat alternatif desain disiapkan Otorita IKN sebelum akhirnya dipilih dan disempurnakan langsung oleh presiden. Perkembangan tersebut terungkap dalam kunjungan pimpinan MPR RI yang dikomando Ahmad Muzani ke IKN, Senin (20/4/2026) lalu. (MK/SB)
