JAKARTA — Isu pergantian Kapolri kembali mencuat pada awal 2026, seiring mendekati berakhirnya masa tugas Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Riset Trunojoyo Institute Amin Iskandar menyebut, di internal Polri berkembang kuat pembahasan figur calon Kapolri baru menjelang rampungnya rekomendasi Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.
Isu lain yang mengemuka ialah kebutuhan akan sosok pemimpin Polri yang mampu menjaga soliditas internal, meredam friksi antar-faksi, serta memastikan agenda reformasi berjalan stabil tanpa menimbulkan keguncangan institusional.
“Idealnya Kapolri baru adalah Jenderal Senior angkatan 1990, 1991, atau 1992 yang menjabat transisional selama 12 hingga 18 bulan agar agenda reformasi berjalan tanpa gejolak dan konflik internal,” kata Amin kepada awak media di area Gedung Parlemen, Jumat (23/1/2026).
Amin menilai figur senior seperti DP, WW, atau WH berpeluang menggantikan Kapolri saat ini karena memiliki rekam jejak panjang, otoritas kuat, serta diterima luas dari level perwira tinggi hingga jajaran bawah.
“Kami menilai figur seperti DP, WW, dan WH merupakan sosok paling pantas memimpin Polri pada masa transisi, karena pengalaman dan wibawanya mampu menjaga stabilitas organisasi,” ujarnya.
Menurut Trunojoyo Institute, penunjukan Kapolri senior bersifat sementara untuk mencegah politisasi jabatan sekaligus memberi ruang bagi Presiden dan DPR menyiapkan proses seleksi Kapolri definitif secara lebih matang.
“Kapolri masa transisi bertugas sampai hadir figur baru dari angkatan lebih muda yang dapat menjabat penuh sekitar tiga tahun ke depan,” jelas Amin.
Meski demikian, Amin berharap siapa pun pilihan Presiden mampu membawa Polri lebih profesional, meningkatkan pelayanan publik, serta menuntaskan agenda reformasi yang sejak lama diharapkan masyarakat luas. (MK/SB)
