NUSANTARA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Senin (22/6/2026). Dalam agendanya, Mugiyanto beserta rombongan menggelar koordinasi di Balai Kota IKN bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan jajaran. Selain itu, Wamen dan jajaran berdialog langsung dengan Pemerintah Kecamatan Sepaku.
Di Kantor Otorita IKN, sejumlah hal terkait perkembangan pembangunan proyek strategis nasional pun dikupas. Tak terkecuali kondisi sosial masyarakat di wilayah penyangga terdekat, yakni Sepaku-Semoi.
Wamen menyebut koordinasi ini penting guna memastikan pembangunan strategis nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) ini terus berjalan. “Pemerintah pusat ingin memastikan, pembangunan yang berlangsung di IKN tetap selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Masukan dan informasi yang disampaikan Otorita akan menjadi bahan penting dalam kebijakan penguatan ke depan,” ujarnya.
Dengan kunjungan ini, Kementerian-HAM memperoleh gambaran langsung terkait bagaimana pembangunan IKN. Pun dengan isu-isu sosial kemasyarakatan di wilayah penyangganya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan ke Wamen Mugiyanto terkait pembangunan kawasan Sepaku-Semoi yang punya dampak langsung ke kehidupan masyarakat. Namun begitu, Otorita tetap komitmen menyelesaikan tantangan-tantangan di dalamnya, dengan mengedepankan prinsip humanis dan menjunjung hak perlindungan masyarakat.

Basuki juga menyampaikan jika pembangunan IKN tidak sekadar membangun fisik dan infrastruktur saja. Tapi, pihaknya juga memastikan aspek sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat sekitar tetap terpenuhi.
“IKN dibangun sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan yang kami lakukan,” jelas Basuki.
Sementara itu, Wamen Mugiyanto juga melakukan dialog bersama unsur Pemerintah Kecamatan Sepaku di GOR Kecamatan Sepaku, yang berada di Desa Tengin Baru.
Sejumlah kepala desa, serta tokoh masyarakat dan organisasi nampak hadir. Salah satunya Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS).
Ketua FKMS, Supian Nur, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Sepaku. Khususnya terkait dampak pembangunan IKN terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat lokal.
“Kami mengapresiasi kehadiran dan perhatian bapak wakil Menteri HAM yang telah membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat. Kami harapkan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat seperti ini dapat terus terjalin demi mewujudkan pembangunan IKN yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sepaku,” sebut Supian Nur. (MK/SB)






