JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengenakan atribut dan bendera organisasi bernuansa biru. Dari atas mobil komando, orator menyerukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kita akan menggulingkan pemerintahan yang zalim hari ini sahabat-sahabat,” teriak orator di hadapan peserta aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, PB PMII membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI, yakni:
- Menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat.
- Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
- Melakukan reshuffle kabinet serta mengefisienkan struktur pemerintahan berdasarkan kompetensi dan kewenangan.
- Mereset Badan Gizi Nasional (BGN), membubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta
meningkatkan kesejahteraan guru.
PB PMII menilai implementasi Pasal 33 UUD 1945 menjadi kunci untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya negara harus lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Menurut mereka, efektivitas pemerintahan harus ditopang oleh pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Di sektor ekonomi, PB PMII meminta pemerintah memperkuat kemandirian nasional dan tidak bergantung pada kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Massa juga menyoroti keberadaan Badan Gizi Nasional dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap penggunaan anggaran negara dan manfaat yang diterima masyarakat.
Semula aksi direncanakan berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monas. Namun panitia memutuskan memindahkan lokasi unjuk rasa ke depan Gedung DPR RI dengan alasan menjaga kondusivitas jalannya aksi.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di depan kompleks parlemen sambil menyampaikan orasi dan tuntutan agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPR RI. (MK/SB)
