JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik pemerintah kini menjadi faktor penentu, dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital. Menurutnya, keterlambatan penyampaian informasi resmi, justru membuka celah bagi informasi keliru untuk membentuk persepsi publik.
Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat memberikan keynote speech dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Dihadiri langsung para kepala biro humas kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat, seiring masifnya kompetisi konten di media sosial. Dalam situasi tersebut, Meutya menekankan bahwa keberhasilan humas tidak ditentukan oleh seberapa rapi pesan disusun, melainkan oleh sejauh mana pesan itu benar-benar diterima dan dipahami publik.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, sangat bergantung pada konsistensi suara negara yang disampaikan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi disinformasi. Menurutnya, disinformasi bekerja secara kolektif dan berjejaring, sehingga tidak bisa dilawan secara parsial oleh masing-masing instansi.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya turut menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Konsolidasi data internal dinilai menjadi syarat mutlak agar humas mampu merespons isu strategis secara sigap.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.
Menutup arahannya, Menkomdigi mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya komunikasi yang beragam namun tetap dalam satu arah tujuan.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya. (MK/SB)
