NUSANTARA – Kondisi tekanan fiskal nasional disebut tidak memengaruhi pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek strategis tersebut dipastikan tetap berjalan dan ditargetkan rampung pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan kompleks lembaga negara itu tidak masuk dalam skema efisiensi anggaran pemerintah.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” terangnya saat meninjau sejumlah proyek KIPP, Sabtu (11/4/2026).
Bahkan, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan untuk menopang kawasan bagian trias politica tersebut. Seperti pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
Pada kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan didukung jaringan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer.
Sementara di kawasan legislatif, pembangunan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden.
Saat ini baru tahap awal pembangunan dengan pematangan lahan. Pantauan di lapangan progresnya sedang berjalan, salah satunya kawasan yudikatif.
Jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi operasional lembaga negara di calon ibu kota baru. (MK/SB)
