JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa barang sitaan berupa baju bekas ilegal (balpres) tidak akan disalurkan kepada para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara.
Ia menilai seluruh barang sitaan berstatus ilegal sehingga tidak boleh diedarkan kembali kepada masyarakat. Karena itu, bantuan hanya akan diberikan melalui pembelian barang baru secara resmi.
“Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana. (Walaupun barang sitaan masih baru) biar saja, itu kan ilegal,” kata Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (12/12/2025).
Purbaya juga memastikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang mengarahkan penyaluran pakaian sitaan tersebut, dan isu balpres ilegal untuk bencana ditegaskan tidak mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto.
“Secara formal nggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah,” ucap Purbaya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran pakaian sitaan dikhawatirkan justru memicu maraknya peredaran balpres ilegal dengan dalih bantuan sosial, sehingga pemerintah lebih memilih membeli produk dalam negeri.
“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UKM, dikirim ke bencana yang baru,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto menyebut terdapat opsi penyerahan pakaian sitaan balpres kepada penyintas bencana, namun keputusan akhir tetap berada pada pemerintah setelah barang tersebut ditetapkan sebagai milik negara.
“Jadi kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain. Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan bisa dimanfaatkan dan digunakan. Sementara yang di Aceh kan membutuhkan,” kata Nirwala di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). (MK/SB)
