JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025. Meski pencapaian ini dinilai masih sesuai jalur (on track), realisasi tersebut tercatat terkontraksi 1,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp722,2 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025), Suahasil menekankan bahwa belanja pemerintah daerah belum menunjukkan percepatan. Secara keseluruhan, belanja daerah mengalami kontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja pegawai adalah satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana. Sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dari tahun lalu,” ujar Suahasil.
Berdasarkan data APBD, belanja pegawai tercatat Rp343,4 triliun, belanja barang dan jasa Rp226,7 triliun, belanja modal Rp74,2 triliun, dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.
Suahasil menekankan pentingnya percepatan belanja daerah untuk memperkuat dampak fiskal terhadap perekonomian.
“Uang yang sudah ditransfer itu seharusnya menjadi belanja dari APBD. APBN belanja lebih tinggi dibanding tahun lalu, dan kita ingin APBD juga belanja lebih tinggi supaya efek belanja di masyarakat mendorong ekonomi dan pertumbuhan bisa terjadi,” tegasnya.
“Ini kami sampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Suahasil juga menyoroti lonjakan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan yang mencerminkan lambatnya penyerapan anggaran.
Per September 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp244 triliun, naik signifikan dari Rp143 triliun pada Januari 2025.
“Kondisi ini menunjukkan adanya ruang besar bagi daerah untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat realisasi belanja jelang akhir tahun.
“Kami mengimbau Pemda memanfaatkan dana simpanan untuk dibelanjakan pada 2025 ini. Dan kami mengingatkan Pemda untuk melakukan monitoring dan evaluasi belanja agar konsisten dengan arahan Menkeu,” kata Askolani. (MK/SB)
