DEPOK – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menjelaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak layak digunakan, terutama di wilayah terdampak bencana serta bangunan dengan kategori rusak berat.
“Yang sudah bertahun-tahun tidak bisa digunakan itu diprioritaskan. Apalagi sekarang ada prioritas pertama untuk daerah bencana dan kedua untuk yang rusak berat,” jelasnya kepada wartawan usai menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Rabu (11/2/2026).
Ia juga menyinggung keberlanjutan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya telah berjalan cukup lama dan efektif dalam membantu peserta didik. Terlebih, tahun ini akan ada tambahan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Oh iya, tambahan untuk PAUD. Jadi ini sudah lengkap,” ujar Atip.
Selain itu, pemerintah pada 2026 juga menambah dukungan bagi wilayah dengan kondisi geografis khusus. “PIP itu sudah berjalan lama dan cukup efektif. Tahun ini juga ada tambahan untuk daerah dengan kondisi tertentu,” katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti mengatakan mekanisme penyaluran PIP PAUD sama dengan mekanisme PIP pada jenjang sekolah lainnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengusulan nama penerima PIP PAUD dimulai dari basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kelompok miskin hingga usulan dari sekolah.
“PIP sama dengan yang lain, kami mulai dari seleksi dulu penerima, kami lihat menggunakan DTSEN yang anak-anak dari kelompok miskin, termasuk usulan dari sekolah. Dan yang lainnya mengikuti sama dengan SD, SMP, dan SMA, SMK,” ujar Suharti.
Para murid PAUD yang dinyatakan layak menjadi penerima PIP akan menerima dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun yang akan disalurkan sekaligus ke akun rekening yang telah terdaftar.
Untuk tahun ini Suharti menyebutkan pihaknya menargetkan sebanyak 888 ribu murid PAUD akan menjadi penerima bantuan pendidikan PIP, dengan total alokasi anggaran sekitar Rp400 miliar pada tahun ini.
Selain itu pihaknya juga siap memastikan pelaksanaan pembangunan satuan pendidikan TK melalui program “Satu Desa, Satu TK” guna mendukung wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan jumlah infrastruktur PAUD. (MK/SB)
