JAKARTA – Sebanyak sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kandidat penerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) periode Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2026 mengikuti sidang presentasi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (30/1/2026), di Kantor Pusat BKN, Jakarta.
Sidang presentasi merupakan tahap akhir uji kelayakan bagi kandidat yang telah lolos seleksi sebelumnya. Pada tahap ini, para peserta memaparkan inovasi dan capaian kinerja yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik.
Para kandidat berasal dari berbagai instansi dan latar belakang bidang tugas. Inovasi yang dipresentasikan mencakup sektor kesehatan, keuangan, pariwisata, komunitas digital, tata kelola sumber daya air, hingga perlindungan dan edukasi seksual terhadap anak, yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Wakil Kepala BKN Suharmen menegaskan bahwa inovasi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat, bukan sekadar menciptakan sistem atau aplikasi baru.
“Pada tahap akhir ini, kami ingin memastikan bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar berdampak pada pelayanan publik. Inovasi yang baik tidak cukup hanya berupa alat atau sistem, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Suharmen.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Rahman Hadi menekankan bahwa usulan KPLB tidak otomatis disetujui. Seluruh kandidat harus melalui proses seleksi yang ketat dan objektif.
“Penilaian KPLB dilakukan secara berjenjang dan objektif, mulai dari pengusulan proposal, penelaahan teknis, pra-sidang, hingga sidang presentasi. Dari 14 kandidat yang masuk, hanya sembilan yang dinyatakan lolos hingga tahap ini,” ungkap Rahman.
Senada, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyampaikan bahwa penilaian KPLB tidak hanya berfokus pada prestasi individu, tetapi juga pada jangkauan dan keberlanjutan inovasi.
“Yang menjadi perhatian kami adalah seberapa besar dampak inovasi, apakah dapat diterapkan secara berbagi pakai, serta sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kinerja organisasi dan mempertahankan capaian kinerja instansi,” kata Imas.
Sejumlah inovasi yang dipresentasikan juga diarahkan pada penguatan sistem informasi terintegrasi, peningkatan akurasi dan validitas data, serta efisiensi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya melihat unsur kebaruan, tetapi juga keberlanjutan dan potensi replikasi di instansi pemerintah lainnya.
Sidang presentasi KPLB ini turut melibatkan tim penguji yang terdiri atas Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Hardianawati; Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Herman; Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Jumiati; serta Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN Paulus Dwi Laksono. (MK/SB)
