DEPOK — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal itu disampaikannya saat menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Rabu (11/2/2026).
Dalam sambutannya, Atip menyebut forum konsolidasi ini tidak boleh berhenti sebagai ajang pertemuan semata, melainkan menjadi ruang evaluasi serta perumusan kebijakan dan aksi konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Forum ini bukan sekadar silaturahmi. Ini adalah wadah untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi-aksi nyata demi memperbaiki mutu pendidikan sesuai amanat konstitusi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar hasil pembahasan sembilan komisi yang telah diserahkan dalam forum tersebut dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja.
“Kami berharap OPD lain yang memiliki peran dalam pembangunan pendidikan ikut terlibat sehingga pelaksanaannya berjalan terpadu,” katanya.
Atip menekankan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia. Tantangan ke depan, lanjutnya, membutuhkan kebijakan yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan yang konsisten.
Ia menyebut keberhasilan program prioritas pendidikan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, media, komunitas riset, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut, kata dia, menjadi kunci pelaksanaan program strategis seperti revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan integrasi sekolah.
Dalam pandangan pribadinya, Atip menyoroti persoalan guru yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun ia menegaskan, solusi tidak terletak pada pembentukan lembaga baru.
“Yang diperlukan adalah penguatan institusi yang sudah ada, bukan membuat institusi baru yang justru bisa menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia menilai jumlah lembaga yang menangani urusan guru saat ini sudah memadai, sehingga yang dibutuhkan adalah koordinasi yang lebih solid, khususnya dengan pemerintah daerah, agar persoalan guru honorer maupun guru lainnya dapat diselesaikan secara sistematis.
Selain kesejahteraan, Atip juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi guru. “Kita terlalu fokus pada kesejahteraan, padahal kompetensi itu yang pertama,” tegasnya.
Ia mencontohkan hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang menunjukkan tingkat kompetensi unggul guru masih di bawah 20 persen. Padahal, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama dalam pembelajaran.
Hal serupa, lanjut Atip, juga terjadi pada mata pelajaran lain seperti matematika. “Pernah ada guru matematika diminta menyelesaikan soal, tapi tidak bisa menjawab. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Atip juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter yang dimulai dari keteladanan guru. “Guru itu harus berbicara tanpa kata-kata, lewat contoh. Dari cara berpakaian sampai diksi bahasa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa anak didik bukanlah pendengar yang baik, tetapi peniru yang baik. “Karena itu karakter anak sangat bergantung pada karakter pendidiknya,” tambahnya.
Terkait program revitalisasi satuan pendidikan, Atip meminta agar pelaksanaannya dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. “Ini adalah titipan rakyat. Jangan diperlakukan sekadar sebagai proyek target,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk menghadirkan pendidikan bermutu melalui perbaikan sarana prasarana.
Menurutnya, selama hampir 25 hingga 30 tahun, banyak fasilitas pendidikan belum tersentuh pembaruan secara menyeluruh. “Karena itu disebut revitalisasi, menghidupkan kembali,” pungkas Atip. (MK/SB)
